22 September 2020

Sanksi Pidana Bayangi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan

“Masih banyaknya masyarakat yang tak disiplin inilah makanya Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sebagai acuan daerah untuk membuat atau merevisi peraturan penegakan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggar,”

Bupati Tegal saat mengikuti konferensi video rakor Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Advertisements

Advertisements

Vanpora.com ( Slawi )

Kebijakan pemerintah melonggarkan pembatasan sosial di era normal baru ini tidak sepenuhnya diikuti dengan kedisiplinan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Akibatnya, penularan virus corona masih terus terjadi dan kecenderungannya terus meningkat.

Atas dasar itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, seluruh kepala daerah hingga kepala desa diminta segera menggencarkan sosialisasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat.

Baca Juga : https://vanpora.com/waspadai-transmisi-lokal-kasus-konfirmasi-covid-19-bertambah-enam-orang/

Perintah presiden tersebut disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menggelar Rakor Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui siaran konferensi video bersama seluruh kepala daerah di Indonesia, Kamis (27/08/2020) pagi.

Tito menegaskan, sosialisasi disiplin protokol kesehatan harus lebih diintensifkan lagi pelaksanaannya. Sebab, penerapannya dinilai belum maksimal. Penerapan Inpres tersebut, menurut Tito, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat saja, tapi juga dukungan dari seluruh pemimpin daerah, hingga pemimpin desa.

Tito juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah melakukan kewajibannya mematuhi protokol kesehatan. Karena menurutnya, menerapkan protokol kesehatan tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga oleh seluruh kepala daerah. “Kepala daerah harus memberikan contoh yang baik. Selain mematuhi protokol kesehatan juga harus menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi dampak pandemi,” ujar Tito.

Baca Juga : https://vanpora.com/era-normal-baru-trasa-co-working-space-kembali-dibuka/

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, padahal selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.

 “Masih banyaknya masyarakat yang tak disiplin inilah makanya Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sebagai acuan daerah untuk membuat atau merevisi peraturan penegakan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggar,” kata Mahfud.

Baca Juga : https://vanpora.com/pemerintah-tidak-akan-mencabut-dana-desa/

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dapat dijerat dengan hukum pidana, yaitu pasal 212, 216 dan 218 KUHP. Dikatakan Mahfud, inti pasal tersebut adalah barang siapa melawan, menentang atau dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat yang sedang menjalankan kewajiban undang-undang, dalam hal ini menjalankan protokol kesehatan, maka dapat dipidana. Adapun sanksi pidana penjaranya paling lama empat bulan dua minggu.

“Pemberian sanksi pidana tersebut memang tidak diberikan secara langsung, melainkan hanya kepada mereka yang masih membandel tak mau menaati protokol kesehatan setelah diperingatkan petugas atau mengabaikan perintah petugas, sampai melawan petugas saat diberikan teguran,” tuturnya.

Sebelum menjerat pelanggar protokol dengan sanksi pidana, pemerintah daerah terlebih dahulu harus melakukan pendekatan persuasif ataupun mengenakan sanksi disiplin yang berlaku di daerah.

Baca Juga : https://vanpora.com/problema-terbesar-bagi-pemerintah-desa-adalah-masalah-kapasitas-aparaturnya/

“Sudah ditegur, diperingatkan tapi tidak melaksanakannya, bahkan sampai melawan petugas, maka yang seperti ini bisa dihukum pidana. Contoh lain misalnya, ada acara ataupun kerumunan warga yang melanggar protokol kesehatan, sudah disuruh petugas membubarkan diri tapi masih saja membandel, tidak nurut, maka yang seperti ini bisa langsung dijerat dengan pasal 212, 216 dan 218 KUHP, termasuk mereka yang menghalang-halangi petugas,” terang Mahfud.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulanggan Bencana Doni Monardo menitip pesan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri agar mensosialisasikan upaya pencegahan penularan Covid-19 terlebih dahulu. Sehingga disini ada langkah edukasi dan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu sebelum melangkah pada sanksi penegakkan disiplin protokol kesehatan.

“Sebelum bertindak, harus ada penguatan kapasitas sumber daya manusia di masyarakat, seperti pemahaman terhadap Covid-19 dan aturan protokol kesehatannya sebagai fungsi edukasi, sosialisasi dan mitigasi,” pesan Doni (*)

Total Page Visits: 191 - Today Page Visits: 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *